Tesis
Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Katalog Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral
E-Katalog adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara puchasing yang berbasis katalog. E-katalog bagian dari eprocurement, pada sistem e-katalog tidak perlu waktu yang lama, seadangkan etendering masih memerlukan waktu yang cukup panjang walau sudah berbasis web. Sistem e-katalog hadir dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan barang/jasa dengan sistem manual (pengadaan langsung)dan etendering. E-katalog diciptakan dalam rangka pemanfaatan dan optimalisasi perkembangan teknologi informasi dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan good governance. Pada kenyataan pelaksanaannya e-katalog masih tergolong rendah dalam capaian realisasi paket pengadaan barang/jasa pemerintah di Badan Litbang ESDM, sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk diketahui dan dianalisis implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa melalui sistem e-katalog di Badan Litbang ESDM. Dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa secara e-katalog masih terdapat kelemahan-kelemahan yang ditemui oleh peneliti, kelemahan tersebut seperti lamanya waktu pengiriman, harga belum standard, dan masih banyak barang yang belum tersedia (alat berat, alat pertambangan dan lainnya). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan pendekekatan kualitatif, hasil penelitian yang diperoleh dari implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa melalui sistem e-katalog di Badan Litbang ESDM belum cukup baik. Dapat dibilang cukup baik karena capaian dari realisasi paket pengadaan pada tahun 2017 menunjukan angka 38% dari jumlah total paket pengadaan barang/jasa. Ketika berbicara kelemahan pada sistem e-katalog berdasarkan temuan tersebut, maka saran penelitian: 1. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa melalui sistem e-katalog di Badan Litbang ESDM, stakeholders harus diberikan pelatihan-pelatihan sebagai sosialisasi peraturan atau kebijakan terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah. 2. Peningkatan persaingan usaha yang sehat pada implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa melalui sistem e-katalog di Badan Litbang ESDM, perihal harga tidak seragam, bervariasi, beraneka ragam, LKPP harus membuat suatu kebijakan pemerataan harga. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya praktik monopoli pasar dan bergantung pada harga yang paling murah saja. v 3. Untuk mengoptimalkan efisiensi proses pengadaan pada implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa melalui sistem e-katalog di Badan Litbang ESDM, seharusnya para pengelola ada sedikit penekanan terhadap penyedia dalam pengiriman agar tidak lama. LKPP dapat menghimbau kepada para penyedia untuk lebih sigap dan cepat untuk merespon terhadap pemesanan yang sifatnya tidak bisa ditunda atau sangat penting. 4. Dalam mendorong perbaikan dalam mendukung proses monitoring dan audit, auditor internal maupun eksternal seharusnya memiliki user dan password sehingga dalam pekerjaannya tidak perlu lagi meminta dokumen fisik. Para auditor harus dibekali pelatihan dalam penguasaan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya yang terkait dengan proses pengadaan secara e-katalog. 5. Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang realtime pada implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa melalui sistem e-katalog di Badan Litbang ESDM, salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan aplikasi SPSE dengan aplikasi-aplikasi dari kementerian atau lembaga lain. Seperti Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dengan aplikasi RKAKL untuk mengetahui alokasi anggaran, perubahan, dan penghematan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk data NPWP.
Tidak tersedia versi lain