Ekologi Administrasi Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-526-149-5

Deskripsi Fisik

223 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

350 PAM e

Upaya Hukum Terkait Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-756-7279

Deskripsi Fisik

xi, 260 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 Kur u

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8730-17-4

Deskripsi Fisik

402 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Tut k

Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen

Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara—berdasarkan UU No. 5/1986 yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep negara hukum (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdeling). Buku…

Hukum Tata Pemerintahan

Praktik penyelenggaraan pemerintahan pemerintah yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan mendasar.rnrnAdanya tuntutan kepada penyelenggara negara pemerintah untuk berubah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kini tak bisa lagi dinafikan. Begitu pula halnya denga…

Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-318-059-2

Deskripsi Fisik

176 hlm. 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351 Ngu p

Sistem Hukum Di Indonesia: Sebelum Perang Dunia II

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-181-7

Deskripsi Fisik

148 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

349.09598 Soe s

Bekerja Demi Rakyat: Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97820-3-1

Deskripsi Fisik

xxxvi, 273 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.6 BEK

Hukum Keuangan Negara

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara para Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya.Sedangkan defenisi dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN,APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan publik. Pe…

Hukum Keuangan Negara

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara para Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya.Sedangkan defenisi dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN,APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan publik. Pe…