Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-6028479196

Deskripsi Fisik

xviii, 229 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Sya i

Mengelola Kewenangan Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-602-96936-6-0

Deskripsi Fisik

vi, 192 hlm. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Kar m

Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-22-1359-7

Deskripsi Fisik

279 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.05598 Eff k

Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Konsep Dan Praktek Berdasar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7642-13-3

Deskripsi Fisik

v, 239 hlm. : 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.4 Pam d

Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Konsep Dan Praktek Berdasar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7642-14-0

Deskripsi Fisik

259 hllm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.4 Pam d

Ekologi Administrasi Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-526-149-5

Deskripsi Fisik

223 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

350 PAM e

Upaya Hukum Terkait Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-756-7279

Deskripsi Fisik

xi, 260 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 Kur u

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8730-17-4

Deskripsi Fisik

402 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Tut k

Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen

Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara—berdasarkan UU No. 5/1986 yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep negara hukum (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdeling). Buku…

Hukum Tata Pemerintahan

Praktik penyelenggaraan pemerintahan pemerintah yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan mendasar.rnrnAdanya tuntutan kepada penyelenggara negara pemerintah untuk berubah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kini tak bisa lagi dinafikan. Begitu pula halnya denga…