Efektivitas Progam Pengololaan Produksi Kedelai Di Kabupaten Bogor

Program Pengelolaan Produksi Kedelai adalah suatu program pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman kedelai, organisme pengganggu tanaman dan iklim secara terpadu serta berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan kelestarian lingkungan. Secara tujuan untuk mendukung peningkatan produksi kedelai nasional dalam rangka mencapai target program percepatan pening…

Efektivitas Progam Peningkatan Produksi Padi Tahun 2018 Di Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur saai ini termasuk 5 besar dalam produksi beras di Jawa Barat, sumberdaya alam di Kabupaten ini sangat cocok untuk mengembangkan komoditi padi. Program Peningkatan Produksi Padi dilakukan untuk meningkatkan luas tanam dan produksi di Kabupaten Cianjur. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Ci…

Penerapan Standar Akuntansi Persediaan Pada Pusat Teknologi Roket Lembaga Pen…

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi Persediaan pada Pustekroket LAPAN. Topik ini diambil karena persediaan Pustekroket memiliki karakteristik dan jenis persediaan yang berbeda dengan unit kerja lain dilingkungan LAPAN, hal ini berkaitan dengan adanya perolehan barang persediaan yang berasal dari produksi sendiri. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pustekroket sebagai u…

Analisis Kualitas Indikator Kinerja Utama Di Komisi Yudisial RI

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaran negara yang bersih, bebas korupsim kolusi dan nepotisme (KKN). Agenda penting dalam reformasi birokrasi adalah perbaikan pemerintah dan sistem manajemen, dimana salah satu program pentingnya adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Komitmen nyata dari akuntabilitas d…

Analisis Pengolaan Anggaran belanja Di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial R…

Edisi

-

ISBN/ISSN

NPM 1763002138

Deskripsi Fisik

125 hlm. : 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

105 TMKN 2019

Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Provinsi (DKI) Daerah Kh…

Laporan keuangan pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik, maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang disyaratkan oleh kete…

Pengaruh Motivasi Dan Kompentensi Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Melaksanakan…

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS) pada tanggal 9 Juli 2018 dan dilaunching di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaan Modal (BKPM) tanggal 2 Januari 2019 untuk pelaksanaannya, sehingga B…

Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Deng…

Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu area penting meningkatkan perwujudan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut Kementerian menerapkan Balanced Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja. BSC adalah tools dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan good governance sekaligus merupakan das…

Implementasi Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 22 Tahun 2011 Tentang …

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Pada Biro Keuangan, yaitu sejauhmana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Permensesneg di Biro Keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja impl…

Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Kabu…

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, diharapkan pemerintah …