- Reformasi Pelayanan Publik. - Kebijakan Peningkatan Kualitas. - Kinerja Unit Pelayanan Publik. - Implementasi Good Local governance.
- Kewenangan dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. -Evaluasi Kebijakan Pembangunan. - Pengaruh Pengembangan aparatur.
- Pengaruh Kebijakan Decentralisasi Fiskal. - Strategi Penanggulangan Kemiskinan. - Menilik Kinerja Privatisasi. - Evaluasi Implementasi Kebijakan
- E-Leadership. - Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta. - Pengaruh Reability. - Kewenangan Pejabat Publik
1. The Role of Indonesia Constitutionalcourt In Protecting Energy Security. 2. Prediktabilitas Ajudikasi Konstitusional 3. Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum. 4. Politik Hukum Putusan MK Nomer 36. 5. Presidensialisme Di Indonesia. 6. Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat MK
1. Strategi Pengembangan Profesi Widyaiswara. 2. Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dan Profesional. 3. Penghitungan Tingkat Abrasi, Akreasi Dan reklamasi. 4. Kebijakan Publik Dan Trend Publ;ikasi Internasional. 5. Pola Integrasi Kompetensi. 6. Integrasi Pelayanan Kesehatan. 7. Pengembangan Kompetensi. 8. Potensi Kreativitas.
1. Kebijakan Desentaralisasi Dan Implementasi. 2. Indikator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi. 3. Pengembangan Pegawai. 4. Strategi Penataan Aparatur.
- Mengidentifikasi Nilai Kemanfaatan. - Kebijakan Penetapan Pelabuhan. - Indeks Kepuasan Masyarakat. - Pengaruh Desentralisasi Fiskal.
- Kepemimpinan Transformasional. - Struktur Baru Organisasi Lembaga Penelitian. - Implementasi Corporate Social. - Aanalisis Sektor Logistik.
- Kajian Hukum Kebijakan Keanggotaan Indonesia. - Peran Pemerintah Pusat dalam Memeperkuat Desentralisasi. - Analisis Pel;aksanaan Pemberdayaan Masyarakat.