Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program jakpreneur dalam pemberdayaan UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menginterpretasi fenomena secara umum mengenai isu yang diteliti. Khususnya terkait dengan implementasi Program Jakpreneur di Kecamatan Pas…
- ORIENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI NEGARA ASIA MENURUT RANGKING CORRUPTION PERCEPTION INDEX Okparizan dan Lesmana Rian Andhika - EFEKTIFKAH PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU MELALUI AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PEMERINTAH DI INDONESIA? Erna Irawati dan Yogi Suwarno - BIROKRASI DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0: MENCEGAH SMART ASN MENJADI MITOS DALAM AGENDA REFORMASI BIROKRASI INDONESIA Dodi …
- Analisis Sistem Pemilu Noken Berbasis Konseptual dan Empirical - Strategi Komunikasi Politik - Patologi Birokrasi dalam Penetapan Pimpinan Pratama - Penerapan Asas Fairness dan Non-Diskriminatif dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 - bijakan Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa - The Importance of M…
Dukungan pengembangan iklim usaha PKL dalam rangka penataan lingkungan oleh Pemkot Yogyakarta, Solo dan Jakarta Analisis kebijakan penyelenggaraan haji: penanganan jemaah haji non-kuota Perkembangan desentralisasi desa melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Implementasi kebijakan subsidi traktor tangan di Suco Fatucahi Sub Distrito Fatuberlio Distrito Manufahi Timor Leste Fa…
- GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM PAS KENCAN DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GARUT Eva Eviany, Alvita Kumara Wasistiyana, Andi Dina Noor Fitria Rahman, Adrian Rianda Yogaswara - PEMBINAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Restu Ragyl Hariyanto, …
1. Analisis Asuransi Pertanian. 2. Kebijakan Moratorium PNS. 3. Tantangan Dan Kendala Pelaksanaan Kebijakan. 4. Analisis Mekanisme Pengelolaan Asuransi. 5. Analisis Kebijakan Pengeloaan Sampah.
1. Tata Kelola Komunitas Terhadap prostitusi. 2. Problem Ideologi Hingga Kepemimpinan. 3. Inovasi Partisipasi Penganggaran Daerah. 4. Intervensi Aktor Dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan. 5. Evaluasi Keberhasilan Transmigrasi. 6. Peran Inspektorat Daerah.
1. Penerapan Sertifikasi 2. Pengaruh Kekayaan SDA. 3. Pengembangan Kompetensi. 4. Analisis Besaran Tambahan.
1. Proses Perumusan Kebijakan Publik. 2. Pengukuran Kinerja Sektor Publik