Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dalam penataan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Kejaksaan RI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah dokumen SOP AP yang belum terintegrasi dengan Peta Proses Bisnis, adanya tumpang tindih SOP antara pusat dan daerah, serta belum optimalnya reviu dan validasi substansi SOP A…
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuntut transformasi tata kelola kearsipan dari sistem manual menuju digital. Di Kementerian Perindustrian, penggunaan aplikasi SRIKANDI telah diwajibkan, namun capaian pemberkasan arsip baru menyentuh angka 21,09 persen pada tahun 2024. Rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara keharusan normatif dan kesiapan operasional …
Perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta mengarahkan kota ini untuk bertransformasi menuju kota global yang menuntut tata kelola ketertiban umum yang modern, humanis, adaptif, dan berbasis teknologi. Dalam konteks tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan memiliki peran strategis sebagai pelaksana lapangan yang berhadapan langsung dengan dinamika ketertiban umum, sehingga kua…
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
ABSTRAK LIHAT HARD COPY
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal dan karakteristik pekerjaan terhadap kepuasasan kerja pegawai Biro Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian adalah 65 pegawai yang diambil secara disproportional stratified random sampling. Pengump…