- ORIENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI NEGARA ASIA MENURUT RANGKING CORRUPTION PERCEPTION INDEX Okparizan dan Lesmana Rian Andhika - EFEKTIFKAH PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU MELALUI AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PEMERINTAH DI INDONESIA? Erna Irawati dan Yogi Suwarno - BIROKRASI DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0: MENCEGAH SMART ASN MENJADI MITOS DALAM AGENDA REFORMASI BIROKRASI INDONESIA Dodi …
1. Analisis Asuransi Pertanian. 2. Kebijakan Moratorium PNS. 3. Tantangan Dan Kendala Pelaksanaan Kebijakan. 4. Analisis Mekanisme Pengelolaan Asuransi. 5. Analisis Kebijakan Pengeloaan Sampah.
1. Penerapan Sertifikasi 2. Pengaruh Kekayaan SDA. 3. Pengembangan Kompetensi. 4. Analisis Besaran Tambahan.
1. Evaluasi Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan. 2. Menyongsong Reformasi Birokrasi. 3. Akuntabilitasi Eksistensi Organisasi. 4. Dampak Pelaksanaan Kebijakan. 5. Ancaman Bencana Dan Kebijakan Penanganannya.
1. Pradigma New Public. 2. Implikasi Implementasi Kebijakan. 3. Evaluasi Dan Penilaian. 4. Ketimpangan Pendapatan.
1. Dampak Penjatuhan Pidana Korupsi. 2. Best Practice Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3. Studi Dampak Pembangunan Daerah. 4. Model Pemaknaan Nasionalisme.
1. Pembangunan Manusia Untuk Mewujudkan Masyarakat Kaltim Berkualitas. 2. Kerjasama Antar Daerah. 3. Implementasi Peraturan Daerah. 4. Integrasi Sistem Perencanaan. 5. Karakteristik universal Pelayanan Publik.
1. Kebijakan Desentaralisasi Dan Implementasi. 2. Indikator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi. 3. Pengembangan Pegawai. 4. Strategi Penataan Aparatur.
1. Otonomi Daerah Dan Pengelolaan SDA. 2. Kerjasama Antar Provinsi. 3. Pengetahuan Anggaran, Efektivitas. 4. Memahami Kembali Konsep Dasar dekonsentrasi. 5. Evaluasi Kinerja Kebijakan.