1. Pembangunan Manusia Untuk Mewujudkan Masyarakat Kaltim Berkualitas. 2. Kerjasama Antar Daerah. 3. Implementasi Peraturan Daerah. 4. Integrasi Sistem Perencanaan. 5. Karakteristik universal Pelayanan Publik.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah. - Signifikasi UU Pemerintahan Daerah. - Efektifivas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Implementasi Prinsip-prinsip Buidaya Kerja.
- Transformasi Kepemimpinan Birokrasi. - Penguatan Kapasitas Kelembagaan. - Revitalisasi Kebijakan Pembangunan.
- Implementasi Pembinaan Wilayah. - Permasalahan Dan Rencana Pengembangan. - Strategi Implementasi. - Reformasi Paradigma Dan Transfaransi.
Kumpulan Jurnal Borneo Administrator Volume 6 Nomer. 1,2,3
- Reorientasi Peran Pemerintah. - Pemanfaatan Sumber Pendapatan daerah. - Kinerja Pelayanan Publik. - Pengelolaan sumberdaya Aalam
- Reformasi Pelayanan Publik. - Kebijakan Peningkatan Kualitas. - Kinerja Unit Pelayanan Publik. - Implementasi Good Local governance.
- Kewenangan dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. -Evaluasi Kebijakan Pembangunan. - Pengaruh Pengembangan aparatur.
- Pengaruh Kebijakan Decentralisasi Fiskal. - Strategi Penanggulangan Kemiskinan. - Menilik Kinerja Privatisasi. - Evaluasi Implementasi Kebijakan
- E-Leadership. - Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta. - Pengaruh Reability. - Kewenangan Pejabat Publik