1. Pradigma New Public. 2. Implikasi Implementasi Kebijakan. 3. Evaluasi Dan Penilaian. 4. Ketimpangan Pendapatan.
1. Dampak Penjatuhan Pidana Korupsi. 2. Best Practice Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3. Studi Dampak Pembangunan Daerah. 4. Model Pemaknaan Nasionalisme.
1. Pembangunan Manusia Untuk Mewujudkan Masyarakat Kaltim Berkualitas. 2. Kerjasama Antar Daerah. 3. Implementasi Peraturan Daerah. 4. Integrasi Sistem Perencanaan. 5. Karakteristik universal Pelayanan Publik.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah. - Signifikasi UU Pemerintahan Daerah. - Efektifivas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Implementasi Prinsip-prinsip Buidaya Kerja.
- Transformasi Kepemimpinan Birokrasi. - Penguatan Kapasitas Kelembagaan. - Revitalisasi Kebijakan Pembangunan.
- Implementasi Pembinaan Wilayah. - Permasalahan Dan Rencana Pengembangan. - Strategi Implementasi. - Reformasi Paradigma Dan Transfaransi.
Kumpulan Jurnal Borneo Administrator Volume 6 Nomer. 1,2,3
- Reorientasi Peran Pemerintah. - Pemanfaatan Sumber Pendapatan daerah. - Kinerja Pelayanan Publik. - Pengelolaan sumberdaya Aalam
- Reformasi Pelayanan Publik. - Kebijakan Peningkatan Kualitas. - Kinerja Unit Pelayanan Publik. - Implementasi Good Local governance.
- Kewenangan dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. -Evaluasi Kebijakan Pembangunan. - Pengaruh Pengembangan aparatur.