Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pemindahtanganan BMN dilaksanakan melalui mekanisme lelang di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang terlibat dalam pengelo…
Transformasi digital dalam administrasi publik menjadi kebutuhan yang dinilai penting di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dituntut menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagai bagian dari penerapan smart city telah merilis fitur chatbot berbasis Artificial Intelligence (AI) b…
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah yang seharusnya melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk perempuan. Namun, dalam praktiknya perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Kel…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam terkait proses penyusutan arsip inaktif di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, yang meliputi pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya, serta penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Penelitian ini menggunakan metode studi …
Pengembangan aplikasi SRIKANDI merupakan wujud dari transformasi digital pada organisasi dan merupakan proses penting terutama dalam proses pengelolaan arsip dinamis. Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi persuratan terintegrasi dimana kita dapat menerima dan berkirim surat lintas Kementerian dan Lembaga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pada aplikasi S…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model transparansi publik dalam pelaksanaan fungsi BPK RI melalui e-PPID berdasarkan 4 indikator model transparansi ?Transparency Principles Model?: Komitmen kepemimpinan (leadership commitment); Proses formal (formalized processes); Program pelatihan (training program); dan Komunikasi dengan seluruh aktor (communication with stakeholders). Metode pen…
Otonomi daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk pemanfaatan aset tetap berupa tanah oleh BKAD Kota Tangerang Selatan. Namun, pemanfaatan aset tanah tersebut belum optimal, dengan kontribusi hanya 0,49% terhadap PAD. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi pemanfaatan aset tetap berupa tanah. Analisis optimalisasi pema…
Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah satu upaya mewujudkan pengelolaan persuratan yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai pedoman dan acuan dalam pengelolaan aplikasi elektronik dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini bert…
Arsip merupakan bagian penting dari keberlangsungan kehidupan suatu instansi maka arsip harus dapat dilakukan pengelolaan yang baik. Namun masih ditemukannya permasalahan pada pengelolaan arsip yang ditemukan oleh peneliti di Dinas Pendidikan Kota Depok terkait dengan sistem penyimpanan yang dilakukan belum sesuai dengan prosedur, dan juga pada penemuan kembali arsip tersebut masih memerlukan w…
Adanya Aplikasi Jakevo diharapkan dapat membawa perubahan untuk PTSP Kelurahan Sumur Batu terutama dalam meningkatan pelayanan publik yang khususnya pada pelayanan perizinan dan non perizinan. Namun, pada implementasinya nyatanya masih ditemukan permasalahan. Salah satunya yaitu Ketidakmerataan penyebaran informasi mengenai Aplikasi Jakevo di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk me…