Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel maka dikeluarkan peraturan yang telah beberapa kali dilakukan perubahan. Selain dalam bentuk peraturan, telah dibentuk lembaga yang khusus menangani pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun demikian, masih terdapat penyimpanga…
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau manajemen PNS dalam kebijakan pengaktifan PNS setelah pidana. Penyalahgunaan narkotika oleh PNS telah menjadi isu penting yang mendapat perhatian publik. Manajemen PNS mengatur terkait disiplin PNS dan pengaktifan PNS setelah pidana jika memenuhi syarat tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau kebijakan berdasarkan model Korten. Penelitian mengg…
Peningkatan kemampuan prajurit merupakan bentuk upaya unuk meningkatkan kinerja satuan . Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan kemampuan prajurit Detasemen Markas dengan menganalisis aspek-aspek peningkatan kemampuan yang menjawab fokus permasalahan dengan latar belakang permasalahan strategi peningkatan kemampuan yang meliputi aspek pendidikan formal, latihan dan …
Jak Aset adalah sebuah solusi untuk mengatasi masalah pengelolaan aset di BPAD DK Jakarta dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif sistem informasi Jak Aset dalam membantu BPAD DK Jakarta mengelola aset daeranya. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian …
Penelitian ini mengangkat permasalahan penyebaran informasi kegiatan di Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat, khususnya di seksi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan strategi peningkatan sarana informasi pelayanan publik di seksi kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan infrastruktur, platform yang digunakan, dan pengetahuan pegawai. Metode deskriptif deng…
Untuk mendukung proses pengelolaan arsip yang lebih efektif, maka BPOM menerbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan BPOM, kemudian Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai salah satu unit kerja setingkat eselon II di lingkungan BPOM turut menerapkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terint…
Salah satu tindakan akhir dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara adalah penghapusan Barang Milik Negara. Hal ini merupakan tindakan yang tidak sederhana bagi Kementerian/Lembaga pemerintah, sehingga harus dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur dan tata cara penghapusan Barang Milik Negara pada Satker 450417 Lem…
Sumber daya manusia kearsipan yang berada di unit pengolah Direktorat Jenderal TP masih kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan kearsipan sesuai standar prosedur yang berlaku. Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang berkompeten di bidang kearsipan menyebabkan lamanya proses kegiatan pengelolaan arsip yang berada di unit pengolah. Metode penelitian yang digunakan ialah Deskriptif Kualitatif…
Pengelolaan arsip di Unit Kearsipan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai organisasi sentral, memiliki peran penting dalam memelihara arsip. Pentingnya pemeliharaan, perawatan, dan pengelolaan arsip, terutama arsip inaktif, diakui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Permasalahan utama yang diamati adalah kurang optimaln…