Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari telah mengeluarkan suatu kebijakan terkait Regulasi Sistem Pengendalian Bahan Baku IPHHK (Industri Primer Hasil Hutan Kayu) melalui RPBBI (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri) sebagaimana ditetapkan dalam Permenhut No. P.9/Menhut-II/2…
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur pemerintah nagari Bamus Nagari berfungsi menetapkan peraturan nagari bersama wali nagari menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan. Dengan adanya beberapa fungsi tersebut, Bamus Nagari sebagai badan legislasi terendah di nagari b…
ASBTRAK LIHAT HARDCOPY
ABSTRAK LIHAT HARDCOPY
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil evaluasi kebijakan pengenaan sanksi dalam penegakan disiplin protokol Kesehatan serta menyusun strategi peningkatan kinerja penegakan disiplin protokol Kesehatan pasca pandemi COVID-19 di DKI Jakarta berakhir. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori Riant Nugroho dan 6 kriteria evaluasi kebijakan William Dunn. Penelitian ini me…