Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah organisasi kebanggaan bangsa indonesia dan menjadi role model dalam kebijakan pemberantasan korupsi bagi organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri. KPK dipandang sebagai organisasi dengan sistem manajemen terbaik dalam beberapa bidang, sehingga selalu menjadi sorotan masyarakat. Namun dalam perjalanannya tidak semua sistem di KPK sudah dilaksa…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta merumuskan strategi peningkatan disiplin pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran disiplin waktu kerja meskipun telah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan P…
Pembangunan inklusif yang berpusat pada manusia (people-centered development) dalam kerangka RPJPN 2025–2045 menuntut keterlibatan aktif masyarakat, termasuk perempuan, sebagai subjek pembangunan. Dalam konteks ini, perempuan kerap menjadi kelompok yang kurang mendapat ruang, termasuk dalam sektor pertanian. Kelompok Wanita Tani (KWT) hadir sebagai salah satu wadah pemberdayaan perempuan…
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC
ABSTRAK LHC
Ketersediaan Mal Pelayanan Publik (MPP) tidak secara otomatis menjamin kepuasan masyarakat, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor aktual yang membentuknya. Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kualitas pelayanan publik, yang terdiri dari kualitas proses dan kualitas hasil, terhadap kepuasan masyarakat melalui mediasi nilai publik yang dirasakan, sekaligus menguji jalur langsung d…
Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Salah satu bentuk pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan pendidikan formal dengan program tugas belajar dan beasiswa. Namun demikian, tingginya minat pegawai untuk melanjutkan pendidikan bel…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya potensi maladministrasi dalam pelayanan publik di Suku Dinas Sosial Jakarta Barat yang dapat memengaruhi kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi maladministrasi serta menganalisis strategi pencegahannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan …