- Reformasi Pelayanan Publik. - Kebijakan Peningkatan Kualitas. - Kinerja Unit Pelayanan Publik. - Implementasi Good Local governance.
- Kewenangan dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. -Evaluasi Kebijakan Pembangunan. - Pengaruh Pengembangan aparatur.
- Pengaruh Kebijakan Decentralisasi Fiskal. - Strategi Penanggulangan Kemiskinan. - Menilik Kinerja Privatisasi. - Evaluasi Implementasi Kebijakan
- E-Leadership. - Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta. - Pengaruh Reability. - Kewenangan Pejabat Publik
- Implementasi Good Governance. - Menilik Kebijakan Pembangunan. - Analisis Potret Penerapan Perda V Perda Bermasalah. - Hubungan BUdaya Organisasi.
1. The Role of Indonesia Constitutionalcourt In Protecting Energy Security. 2. Prediktabilitas Ajudikasi Konstitusional 3. Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum. 4. Politik Hukum Putusan MK Nomer 36. 5. Presidensialisme Di Indonesia. 6. Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat MK
1. Strategi Pengembangan Profesi Widyaiswara. 2. Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dan Profesional. 3. Penghitungan Tingkat Abrasi, Akreasi Dan reklamasi. 4. Kebijakan Publik Dan Trend Publ;ikasi Internasional. 5. Pola Integrasi Kompetensi. 6. Integrasi Pelayanan Kesehatan. 7. Pengembangan Kompetensi. 8. Potensi Kreativitas.
1. Kebijakan Desentaralisasi Dan Implementasi. 2. Indikator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi. 3. Pengembangan Pegawai. 4. Strategi Penataan Aparatur.
1. Otonomi Daerah Dan Pengelolaan SDA. 2. Kerjasama Antar Provinsi. 3. Pengetahuan Anggaran, Efektivitas. 4. Memahami Kembali Konsep Dasar dekonsentrasi. 5. Evaluasi Kinerja Kebijakan.
1. Telaah Normatif Dan Empiris 2. Damapak Desentralisasi Fisikal. 3 Efektifitas Partisipasi Masyarakat. Perubahan-perubahan organisasi