STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PERIZINAN TERPADU PADA K…

Sektor pertambangan bukan hanya soal komoditas ekstraktif yang kompetitif namun juga menyangkut banyak hal termasuk di dalamnya ada adminitrasi, perizinan, hukum dan sengketa. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah agar sumber daya alam Indonesia khususnya di sektor pertambangan dapat memberikan sumbangsih besar bagi kesejahteraan bangsa, terkait hal ini pemerintah telah melakukan gera…

Model Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja: Studi Pada IAIN Syaikh Abdurrah…

Manajemen anggaran berbasis kinerja dalam organisasi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mencapai hasil yang lebih baik secara keseluruhan dan berkesinambungan. Ini membuatnya menjadi alat yang sangat penting dalam analisis kinerja organisasi modern. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis impleme…

Model Collaborative Governance Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Tindak…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1907000009

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

005 DAPN 2023

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Kon…

Pengaruh Brand Ambassador dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Telkomsel Kuwota JKT48 pada Fans Gen Z JKT48, Muchamad Taufik Hidaya Putra, Budi Priyono. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia menjadikan Generasi Z sebagai segmen pasar strategis bagi penyedia layanan internet seperti Telkomsel. Untuk menarik perhatian demografis ini dan memperkuat citra mereknya di kal…

Penerapan Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip Di Inspektorat Ar…

Penerapan penyusutan arsip dilakukan melalui pemindahan arsip, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip dengan berdasarkan jadwal retensi arsip yang berlaku, namun masih terdapat arsip tersimpan yang melewati batas retensi. ANRI sudah memiliki kebijakan penyusutan arsip, yaitu Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan ANRI dan Peraturan ANRI Nomor 8 ta…

Penatausahaan Barang Milik Perusahaan Pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaa…

Perumda Pembangunan Sarana Jaya masih kesulitan dalam mengelola barang milik perusahaan, karena aset berpindah-pindah dari satu ruangan ke ruangan lain, tidak ada kartu inventaris ruangan, pelaporan yang tidak konsisten, dan sumber daya manusia yang mengelola barang masih kurang. Penelitian ini meneliti bagaimana Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi D…

Strategi Penerbitan Obligasi Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah di Pe…

Kebutuhan pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018-2023 mencapai Rp861,9 triliun, sedangkan kemampuan APBD hanya sebesar Rp54,9 triliun sehingga terdapat gap kebutuhan pembiayaan Rp807 triliun. Sejatinya, terdapat peluang untuk menggunakan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan daerah melalui obligasi daerah, namun hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belu…

Strategi Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan pada Indikator E-Purc…

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik merupakan salah satu indikator sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi. Salah satu indikator pada ITJP adalah pemanfaatan e-purchasing dan Kementerian Kesehatan belum pernah mendapatkan nil…

Implementasi Flexible Working Arrangement pada Deputi Bidang Hubungan Kelemba…

Kemajuan TIK telah mendorong terjadinya perubahan pola kerja yang dikenal dengan istilah pengaturan kerja fleksibel (FWA). FWA tidak hanya berdampak positif bagi pegawai dan organisasinya, antara lain: untuk meningkatkan fleksibilitas kerja pegawai, kinerja dan kepuasan kerja pegawai, serta work-life balance, tetapi juga memberikan dampak negatif dan menghadapi berbagai tantangan dalam implemen…

Strategi Implementasi Kebijakan Pemidanaan di Dirketorat Jenderal Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab diajukannya perlawanan terhadap implementasi kebijakan pidana serta menemukan strategi penerapannya, sehingga tercipta penegakan hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlawanan disampaikan melalui permohonan praperadilan, suatu mekanisme sederhana yang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sudah diputus oleh pengadilan. Nam…