Tesis
Analisis Penganggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi
Anggaran merupakan instrument perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Tidak seperti di sektor bisnis yang menjadikan anggaran sebagai dokumen rahasia perusahaan sehingga tertutup untuk pihak luar, di sektor public anggaran merupakan dokumen publik yang bias diakses oleh public untuk diketahui, diberi masukan, dikritisi, dan diperdebatkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan penganggaran yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bekasi atas realisasi belanja modal. Model berpikir yang digunakan mengacu pada teori Baldric dimana Penganggaran terbagi atas beberapa tahap dimulai dari tahap penyusunan anggaran dengan menggunakan aspek perencanaan dan aspek pengendalian, tahap pengesahan anggaran dengan menggunakan aspek perilaku dan aspek poitik, dan tahap pelaksanaan anggaran dengan menggunakan aspek koordinasi dan komunikasi serta aspek evaluasi kinerja anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaahan dokumen. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka Penulis berkesimpulan atas Analisis Penganggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi Pemerintah Daerah menggunakan data dan kondisi Daerah untuk membentuk asumsi- asumsi belanja yang digunakan dalam penyusunan APBD. Kemudian dilakukan analisis belanja modal berdasarkan kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi kondisi ekonomi makro daerah, proyeksi ekonomi, dan arah kebijakan ekonomi daerah yang hasil akhir nya menggambarkan prioritas pembangunan daerah. Kemudian dilakukan Proses pengesahan APBD dengan 3 tahapan yaitu pembahasan RAPBD, Evaluasi RAPBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD. Selanjutnya menghasilkan keputusan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terkait pengalokasian Belanja Modal dengan fokus terhadap anggaran pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan anggaran belanja modal termasuk kedalam Program dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan berdasarkan Anggaran Kas yang kemudian dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah dengan melakukan pencairan dana Belanja Modal sesuai dengan prosedur.
Tidak tersedia versi lain