Tesis

Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Nilai Tabungan di Bank DKI Cabang Kebayoran Baru

---

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara Implementasi Kebijakan dan Hasil Kinerja Dewan Kelurahan terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bina ekonomi di wilayah DKI Jakarta ole Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.. 1. Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Bina ekonomi ditunjukkan oleh koefisien korelasi r y1 =0,641X 1 Hubungan tersebut juga memiliki pengaruh yang dapat ditunjukkan oleh adanya persamaan regresi Y = 44,063 + 0,641X 1 Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan apabila Implementasi Kebijakan lebih baik, maka Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)akan meningkat pula. Kekuatan hubungan diantara Implementasi Kebijakan dengan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bersifat positif dan berada pada tingkat interpretasi yang kuat ditunjukan oleh koefisien korelasi r y1 =0,586. Dengan demikian kontribusi Implementasi Kebijakan terhadap Pelaksanaan PPMK relatif cukup yaitu sebesar 34,4%. Artinya, 34,4% dari Kinerja Pegawai ditentukan oleh Implementasi Kebijakan, sedangkan 65,6% masih ditentukan oleh faktor lainnya. 2. Hubungan Kinerja Dewan Kelurahan dengan Pelaksanaan PPMK ditunjukkan oleh koefisien korelasi r y1 =0,803. Hubungan tersebut juga memiliki pengaruh yang dapat ditunjukan oleh adanya persamaan regresi Y = 26,530 + 151 0,653X 2 . Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan apabila Kinerja Dewan Kelurahan meningkat, maka Pelaksanaan PPMK akan meningkat pula meskipun pengaruhnya relatif besar namun kekuatan hubungan diantara Kinerja Dewan Kelurahan terhadap Pelaksanaan PPMK bersifat positif dan berada pada tingkat interpretasi yang kuat ditunjukan oleh r y1 =0,803. Dengan demikian kontribusi Kinerja Dewan Kelurahan terhadap Pelaksanaan PPMK relatif sedang yaitu sebesar 64,5%. Artinya, 64,5% nilai Pelaksanaan PPMK ditentukan oleh Kinerja Dewan Kelurahan sedangkan 35,5% masih ditentukan oleh faktor lainnya. 3. Hubungan Impelementasi Kebijakan dan Kinerja Dewan Kelurahan secara bersama-sama terhadap Pelaksanaan PPMK ditunjukan oleh koefisien korelasi ganda R y1,.2 =0,813. Hubungan tersebut juga memiliki pengaruh yang dapat ditunjukan oleh adanya persamaan regresi ganda yaitu Y = 22,534 + 0,176X 1 + 0,574X 2 , Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan apabila Impelementasi Kebijakan dan Kinerja Dewan Kelurahan secara bersama-sama meningkat, maka Pelaksanaan PPMK akan meningkat pula meskipun pengaruhnya relatif kecil, namun kekuatan hubungan diantara Impelementasi Kebijakan dan Kinerja Dewan Kelurahan terhadap Pelaksanaan PPMK bersifat positif dan berada pada tingkat interpretasi yang kuat ditunjukan oleh R=0,813. Dengan demikian kontribusi Impelementasi Kebijakan dan Kinerja Dewan Kelurahan terhadap Pelaksanaan PPMK relatif kuat sebesar 66,1%. Artinya 66,1% nilai Pelaksanaan PPMK ditentukan oleh Impelementasi Kebijakan dan Kinerja Dewan Kelurahan secara bersama-sama. 4. Masih terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap Pelaksnaan PPMK di wilyah DKI Jakarta oleh Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 33,9%. Faktor lain tersebut antara lain seperti halnya disiplin masyarakat dalam membayar angsuran anggaran Bina Ekonomi, penguasaan dalam keterlibatan masyarakat di kegiatan PPMK Bina Ekonomi, terbatasnya anggaran PPMK Bina Ekonomi, dan lain sebagainya yang berhubungan terhadap Pelaksanaan PPMK secara teoritis. 5. Penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dewan Kelurahan mempunyai tingkat kekuatan hubungan dengan Pelaksanaan PPMK lebih besar dibandingkan dengan Implementasi Kebijakan. Demikian pula pengaruh Kinerja Dewan Kelurahan terhadap Pelaksanaan PPMK lebih besar dibandingkan dengan Implementasi Kebijakan. 6. Dari penghitungan tiap-tiap indikator pada variabel Pelaksanaan PPMK didapat hasil penilaian bahwa indikator Akuntabilitas menunjukkan nilai yang dominan dalam mendukung variabel Pelaksanaan PPMK. Indikator Transparan adalah yang paling rendah. Sedangkan untuk variabel Implementasi Kebijakan dengan kelima indikator yang mempengaruhinya ternyata indikator Kemampuan Menentukan Skala Prioritas, yang paling dominan, indikator Kemampuan Bertumbuh Kembang adalah yang paling rendah. Adapun untuk variabel Kinerja Dewan Kelurahan indikator yang paling dominan mempengaruhinya adalah indikator Menyusun Rencana Kerja, sedangkan indikator Mengadakan Pembagian Kerja berada pada penilaian paling rendah.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

053 TMEP 2010

Penerbit

Jakarta : STIA LAN Jakarta., 2010

Deskripsi Fisik

xi, 122 hlm. : 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

08.E.014

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tesis 2010

Info Detail Spesifik

SC

Pernyataan Tanggungjawab

Riyadi Heriyanto

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar