Tesis
Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Persampahan Di Kota Depok
Sampah merupakan permasalahan yang terjadi di hampir seluruh negara karena berkaitan dengan budaya, lingkungan serta manusia. Selama ini pelayanan persampahan yang dilakukan oleh hampir seluruh kota yang ada di Indonesia masih bersifat kumpul-angkut-buang, yaitu mengumpulkan sampah dari masyarakat sebagai sumber timbulan sampah, kemudian diangkut dengan menggunakan kendaraan pengangkut sampah untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Untuk wilayah Kota Depok, kebijakan pelayanan persampahan yang telah diprogramkan meliputi layanan pengangkutan sampah dan layanan pengolahan sampah. Dalam implementasinya kedua jenis layanan ini menunjukan hasil yang berbeda dari yang ditargetkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan layanan persampahan yang telah dilakukan, serta melakukan analisis terhadap apa yang terjadi, sebab dan akibat terjadinya hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretativisme. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh jawaban atau informasi mendalam tentang pendapat dan perasaan informan sehingga dapat menjadi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang diteliti. Sedangkan pendekatan interpretativisme maksudnya yaitu menginterpretasikan informasi kemudian digambarkan dalam bentuk komparasi antar informasi (sintetis). Dari hasil evaluasi terhadap implementasi kebijakan pelayanan tersebut yang dilihat dari tiga aspek yaitu aspek kepatuhan birokrat, kelancaran rutinitas dan persoalan yang muncul serta kepuasan penerima manfaat, ditemukan kenyataan bahwa birokrat pelaksana belum sepenuhnya mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan, namun rutinitas dari kebijakan tersebut telah berjalan walaupun masih terdapat banyak persoalan. Sedangkan untuk kepuasan belum dirasakan oleh penerima manfaat sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat tidak muncul. Atas dasar penelitiaan diatas, disarankan bahwa dalam implementasi kebijakan pelayanan persampahan ini perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi layanan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pelibatan pihak swasta, pencarian upaya-upaya alternatif dan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah daerah.
Tidak tersedia versi lain